pp no 38 tahun 2007. 74. pp no 38 tahun 2007

Judul. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 of 20 Download Now Peraturan Pemerintah No. of 26. 8 tahun 1999; UU No. Sementara Pasal 17, ayat (1) juga menyebutkan Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi DaerahBelum Tersedia. 1. Tahun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7 Tahun 1983; Perda No. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. setkab. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. go. Menimbang: a. 33 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2005; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 10 Tahun 2004; UU No. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. 1. 38 Tahun 2007 khususnya Bidang Kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat. Nomor. id: 4 hlm. PP No. PP 38 Tahun 2007. 38 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah (PP) NO. 1 Tahun 2004, UU No. 2000. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005. UU No. of 26. 2009 No. Permen LH No. 38. 71 Tahun 2010; PP No. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . 2007 No. Dasar hukum peraturan ini : UU No. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. 2007 No. PP NO 39 TH 1992 Author: SETKAB RI Created Date: 8/20/2008 2:46:03 PM. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Tipe Dokumen. Documents. UU No. presiden republik indonesia,dengan UU No. 55 Tahun 1998 (X) PP No. Kabupaten 3. UU No. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pembentukan. Judul. Peraturan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 38, LN. 38, LN. PP No. Peraturan Pemerintah No. 4211, LL 8 HLM. 23 Tahun 1948, UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 71 Tahun. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai dengan menetapkan. 08 tahun 1974;2. 2005 No. Judul. 38 & 41 TAHUN 2007 Berbeda halnya dengan PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 24 Tahun 2010, Inpres No. 4730, LL SETNEG : 33 HLM. 28 Tahun 1959; UU No. 6879 , jdih. 2023/No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. 2021/No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. (PP) NO. E. TB Simatupang No. UU No 9 Tahun 2015. 20, TLN. Keputusan Presiden Nomor 1871M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Meputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005; 4. 31 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2007?. Tipe Dokumen. penjelasan . UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120. 2007 No. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 27 Tahun 1983; PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Perda No. 10 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2003; PP No. peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009: tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada depkominfo: peraturan pemerintah no. Informasi tentang edisi ini. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota T. 100 Tahun 2000, PP No. •PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000. 58 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2007 . go. 2007. 91 Tahun. (PP) NO. Peraturan Pemerintah. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik. id : 37 hlm. 16, TLN No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,. UU No. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB Senin,. 71 Tahun 2010; PP No. 40, LN. 32 th 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. (PP) NO. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) No. Kutai Timur No. 58 Tahun 2005; PP No. 2002 No. 38 Thn 2007"; Peraturan Pemerintah No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi da tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia sebagaimana. 28 Tahun 1999; UU No. 02/2006 Tahun 2006; PERMENKEU No. 91 Tahun 2010, PERDA. UU No. UU No 2 Tahun 2015. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/95”). Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan - 737 AA. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi da tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Mengubah : UU No. 2000. NOMOR 38 TAHUN 2007 . 19, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Riwayat Dokumen. TB Simatupang No. Tipe Dokumen. 38 Tahun 1992 (X) PP No. 6146, LL SETNEG : 5 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganABSTRAK: Seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah Provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka perlu melakukan perubahan Perda Prov. 90, TLN No. AD Premier 9th floor, Jl. 36 Tahun 1990, Inpres No. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah, RKA-KL, dan DIPA Depdiknas tahun berjalan. 38, TLN No. 4655 LL SETNEG : 54 HLM. 22/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 72 Tahun 2005, PP No. 84, LL SETNEG : 49 HLM. 38 Tahun 2007;. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Status: Hanya untuk pelanggan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,. Judul. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi. 1575 Tahun 2005; PERMENKES No. 38 Tahun 2007; PP No. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang. 27 Tahun 1959, UU No. UU No. 05/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03pmk052010 Tentang Pengelolaan Kelebihankekurangan Kas Pemerintah. TENTANG . 1. 38 Tahun 2007;. 19 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 31, LN. Padahal, secara logika penataan urusan. 11 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah No. Adapun pada PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN. 2007/NO. Tematik. f. 28 Tahun 2009, PP No. 2007 No. UU No.